Banyak Masalah, RSUD Berau Dipastikan Belum Beroperasi Mei 2026
Warga Berau yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Tanjung Batu harus bersabar. Sebab wacana beroperasinya rumah sakit tersebut bulan depan sukar terwujud.
Ya, rencana operasional Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Redeb pada Mei 2026 harus tertunda. Target tersebut dinilai mustahil tercapai karena proyek besar ini masih dihantui segudang persoalan kompleks yang belum tuntas di lapangan.
Hambatan yang muncul bukan hanya perkara lokasi Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah di wilayah Bujangga, yang berdekatan dengan rumah sakit.
Masalah krusial lainnya meliputi pengadaan alat kesehatan, serta pemenuhan tenaga kesehatan yang hingga kini belum memiliki kepastian status penempatan tetap tanpa harus berpindah tempat tugas.
"Sehingga terlalu cepat itu kayaknya tidak mungkin, karena itu perkara kompleks," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Berau, Lamlay Sarie.
Kondisi ini semakin diperparah dengan mencuatnya kembali status lahan di sekitar area rumah sakit yang belum sepenuhnya beres.
Hal ini memicu kontroversi baru yang membuat harapan masyarakat untuk segera menikmati fasilitas kesehatan modern dalam waktu dekat kian menipis dan sulit digapai.
Lamlay menegaskan, mengaktifkan rumah sakit ini merupakan tanggung jawab besar yang memerlukan koordinasi lintas sektor dan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi pemerintah saja.
"Tapi saya tidak bilang itu tugas berat, itu tugas besar, artinya semua harus duduk bersama, bukan hanya Dinas Kesehatan," sambungnya.
Mengenai wacana untuk membuka layanan tertentu seperti Unit Gawat Darurat terlebih dahulu guna membackup RSUD Abdul Rivai, pihak dinas menyatakan hal itu tidak mungkin dilakukan secara parsial.
Berdasarkan aturan Kementerian Kesehatan, sebuah rumah sakit wajib menjalankan semua standar layanan secara serentak mulai dari gawat darurat, poli, hingga rawat inap.
"Karena RS harus beri layanan emergency, layanan poli, layanan rawat inap, tapi intinya dari analisa kami di Dinkes, tahun ini harus dibuka," ujarnya.
Situasi ini memaksa pemerintah daerah untuk bekerja lebih ekstra dalam menyelesaikan persoalan lahan dan administrasi tenaga kesehatan agar operasional tidak terus meleset dari jadwal. Kesuksesan pembukaan fasilitas ini menjadi pertaruhan bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga.(**)
