Duta Budayq Berau Diduga Terlibat Kasus Asusila

Duta Budayq Berau Diduga Terlibat Kasus Asusila

17 Nov 2025 | Kriminalitas

Duta Budayq Berau Diduga Terlibat Kasus Asusila

TANJUNG REDEB. Dunia kepemudaan dan budaya Kabupaten Berau diguncang kabar mengejutkan. Ini setelah seorang oknum yang menyandang gelar Duta Budaya Kabupaten Berau diamankan pihak kepolisian. Pelaku ditangkap atas dugaan melakukan perilaku menyimpang terhadap anak laki-laki di bawah umur. Saat ini, oknum tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Berau.

Penangkapan pelaku dilakukan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Berau di Bandara Kalimarau, Berau. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penangkapan ini dilakukan segera setelah pelaku kembali dari kegiatan luar daerah beberapa hari lalu.

Kasi Humas Polres Berau, AKP Ngatijan, membenarkan adanya penangkapan yang melibatkan salah satu figur pemuda di Berau ini. Namun, ia belum dapat memberikan detail lebih lanjut terkait kasus yang tengah ditangani, mengingat proses penyelidikan masih berada di tahap awal.

“Saya belum bisa memberikan keterangan, karena pelaku masih dalam penyelidikan petugas,” ujar Ngatijan pada hari Senin (17/1/2025).

Kabar penangkapan Duta Budaya ini sontak mencoreng citra daerah dan mendapat respons keras dari kepala daerah. Bupati Berau, Sri Juniarsih, menyatakan telah mengetahui kasus yang dilakukan oleh oknum tersebut dan menilai tindakan itu sebagai “penyimpangan” yang tidak dapat ditoleransi.

Menanggapi tindakan asusila yang melanggar hukum ini, Sri bahkan secara langsung meminta agar status Duta Budaya dan segala predikat pemuda berprestasi yang disandang pelaku segera dicabut.

“Ketika tindakannya melanggar norma dan aturan hukum, silakan proses. Statusnya (sebagai duta atau pemuda berprestasi) dicabut,” tegas Sri. Sri juga menilai perbuatan pelaku merupakan penyimpangan serius yang memerlukan penindakan hukum dan upaya rehabilitasi.

“Itu adalah penyakit dan harus direhabilitasi dan dikenai sanksi,” pungkasnya. Penegasan Bupati Berau ini menunjukkan komitmen pemerintah