Hasil Pertemuan dengan KONI Kaltim, KONI Balikpapan Minta Porprov Tetap 64 Cabor
SAMARINDA. Pelaksanaan Porprov Kaltim 2026 di Kabupaten Paser masih dihadapkan pada persoalan kemampuan anggaran daerah. Ketua Umum KONI Kaltim Anderiy Syachrum menyebut, kondisi fiskal menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan skala pertandingan.
Sejumlah kabupaten/kota masih menghitung kemampuan masing-masing untuk mengirim kontingen. Bahkan, Anderiy menyebut informasi dari Dispora Kaltim menunjukkan, persoalan pembiayaan serupa membuat sejumlah provinsi di Indonesia menunda pelaksanaan Porprov.
Kaltim sendiri dipastikan tetap menggelar Porprov pada akhir tahun. Anderiy menilai keberlangsungan agenda olahraga tersebut patut disyukuri, kendati penyesuaian terhadap kemampuan anggaran tetap diperlukan.
"Kita wajib bersyukur di Kaltim masih bisa terlaksana akhir tahun nanti," kata Anderiy saat berkunjung ke Kantor KONI Balikpapan, Selasa (25/8/2026).
Dalam kunjungan yang turut dihadiri Sekretaris KONI Kaltim Abdul Muis dan Bendahara Umum Siti Astridya itu, Anderiy mendapat gambaran berbeda dari Balikpapan. KONI Balikpapan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 12 miliar untuk mendukung kontingennya berlaga di Porprov Kaltim 2026.
Dukungan anggaran tersebut mendapat apresiasi dari Anderiy. Ia melihat kesiapan Balikpapan menjadi modal penting untuk menjaga keberlangsungan pembinaan atlet dan keikutsertaan daerah dalam Porprov.
"Balikpapan sudah mengusulkan anggaran untuk kontingennya. Ini patut diapresiasi karena beberapa daerah lain masih mempertimbangkan kondisi fiskalnya," ujarnya.
Persoalan anggaran juga berkaitan dengan jumlah cabor yang akan dipertandingkan. KONI Balikpapan meminta 64 cabor yang telah menjalani babak kualifikasi tetap diberi kesempatan tampil di Paser.
Ketua KONI Balikpapan Gasali mengingatkan, keputusan pengurangan cabor akan berdampak pada atlet yang sudah berjuang melewati kualifikasi.
"Cabor yang dipertandingkan nanti kalau kurang dari 64, kasihan atlet yang sudah berjuang di babak kualifikasi," kata Gasali.
Gasali meminta KONI Kaltim membawa persoalan itu ke PB Porprov. Ia bahkan membuka opsi pengurangan nomor pertandingan, apabila memang harus dilakukan penyesuaian akibat keterbatasan anggaran.
"Jangan sampai atlet yang sudah lolos kualifikasi yang menjadi korbannya," tegasnya.
Anderiy mengatakan usulan agar 64 cabor tetap dipertandingkan bukan hal baru. KONI Kaltim telah menyampaikannya sejak awal pembahasan. Persoalannya, kemampuan pembiayaan penyelenggaraan harus dihitung bersama.
"Masukan soal 64 cabor sebenarnya sudah kita sampaikan jauh-jauh hari. Kita juga harus melihat kekuatan anggaran yang ada karena kondisi tiap provinsi berbeda," katanya.
Pertemuan tersebut juga membuka pembicaraan mengenai perubahan pola penyelenggaraan Porprov. KONI Kaltim mendorong ajang olahraga tingkat provinsi digelar setiap dua tahun sekali.
Gasali menyatakan dukungan terhadap gagasan tersebut. Pola dua tahunan dinilai dapat membuat pembinaan atlet berjalan lebih berkesinambungan.
Balikpapan juga menyatakan kesiapan apabila kelak kembali dipertimbangkan sebagai salah satu tuan rumah Porprov. Kota tersebut memiliki fasilitas olahraga yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan.
Anderiy mengaitkan usulan tersebut dengan kebutuhan efisiensi. Porprov dapat digelar secara bersamaan di dua kota yang berdekatan dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia.
"Porprov dua tahun sekali itu bisa membuat pembinaan olahraga daerah lebih terpacu. Atlet muda punya target yang jelas dan regenerasi bisa terus berjalan," ujarnya.
Usulan perubahan pola Porprov tersebut masih membutuhkan keputusan pemerintah provinsi. KONI Kaltim akan menyampaikannya kepada Gubernur Kaltim untuk mendapat pertimbangan lebih lanjut.
"Kami minta dukungannya karena usulan program ini akan dibawa ke Gubernur, yang mempunyai keputusan terkait pelaksanaan Porprov," ujar Anderiy.
Selain Porprov, penggunaan dana hibah menjadi bagian dari pembicaraan antara KONI Kaltim dan KONI Balikpapan. Anderiy mengingatkan pengurus KONI Balikpapan menjaga transparansi serta ketertiban administrasi dalam penggunaan dana hibah.
Ia juga mengapresiasi KONI Balikpapan yang menggandeng pihak ketiga untuk membantu pembinaan atlet muda.
Dukungan pembiayaan dan kemitraan menjadi bagian penting dalam menjaga pembinaan olahraga daerah tetap berjalan, terlebih ketika kemampuan fiskal pemerintah daerah mengalami tekanan.
“Jaga transparansi dan tertib administrasi dalam penggunaan dana hibah,” tutupnya. (**)
