Kereta Api Kalimantan, Pemkab Berau Serahkan Inisiatif Pusat dan Provinsi
TANJUNG REDEB. Wacana pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan sebagai upaya memperkuat sistem transportasi, mendapat support penuh dari Pemerintah Kabupaten Berau.
Namun, daerah berharap proyek tersebut menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar pembiayaannya ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengatakan pemerintah daerah masih harus mencermati aspek kewenangan dalam pembangunan proyek tersebut. Menurutnya, pembangunan jalur kereta api bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.
“Pertama, kita dari sisi kewenangan, apakah itu merupakan kewenangan pemerintah daerah, itu harus kita telaah dulu. Kemudian dari sisi anggaran, dengan kondisi saat ini rasanya untuk proyek-proyek besar pun kita sulit,” ujarnya.
Karena itu, Pemkab Berau berharap pembangunan kereta api di Kalimantan dapat ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sehingga pendanaannya berasal dari pemerintah pusat.
“Kita berharap proyek-proyek besar itu menjadi proyek strategis nasional, sehingga pembiayaannya bukan melalui APBD, tetapi melalui APBN. Itu harapan kita,” katanya.
Muhammad Said menegaskan, pada prinsipnya pemerintah daerah mendukung pembangunan kereta api karena transportasi massal masih sangat dibutuhkan di Kalimantan.
“Kalau mendukung, insyaallah kita sangat mendukung karena sistem transportasi kita masih membutuhkan transportasi umum seperti kereta api dan sebagainya,” ucapnya.
Meski demikian, ia menyebut rute menuju Kabupaten Berau, khususnya Tanjung Redeb, belum masuk prioritas dalam rencana awal pembangunan jaringan kereta api yang saat ini lebih difokuskan pada kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Samarinda, dan Bontang.
Selain pembangunan jalur kereta api, Pemkab Berau juga berharap pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas jalan nasional yang sudah ada. Menurutnya, kondisi jalan darat di Berau masih rentan mengalami kerusakan karena digunakan bersama oleh angkutan CPO dan kendaraan industri lainnya.
“Kalaupun bukan jalur kereta yang dibangun, kami berharap jalan yang ada terus dibenahi. Jalur darat kita masih sangat rentan, apalagi jalan umum ini berbagi dengan angkutan CPO dan industri lainnya. Jadi prioritasnya bagaimana memaksimalkan fungsi jalan yang ada saat ini,” jelasnya.
Terkait kemungkinan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pembiayaan proyek kereta api, Muhammad Said mengatakan hingga kini belum ada pembahasan. Menurutnya, inisiatif pembangunan sebaiknya datang dari pemerintah provinsi karena menyangkut kewenangan lintas daerah.
“Belum ada. Kita berharap provinsi yang menginisiasi itu, bukan kabupaten/kota,” pungkasnya. (adv/cha)
