Minim Anggaran HUT ke-81 RI di Samarinda Dipastikan Tanpa Pawai Pembangunan
SAMARINDA. Peringatan Hari Kemerdekaan ke-18 RI di Samarinda tahun ini dipastikan sedikit hambar. Ini setelah Pemkot Samarinda memastikan tak ada tradisi Pawai Pembangunan. Efisisensi menjadi alasan utama hilangnya acara yang sangat dinanti-nantikan warga Kota Tepian tersebut.
Kepastian tak adanya pawai disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Samarinda, Yosua Laden.
Ia mengatakan keputusan tersebut merupakan arahan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Selain keterbatasan anggaran, hingga kini juga belum terdapat persiapan maupun rapat khusus yang membahas pelaksanaan pawai.
"Mudah-mudahan tahun depan bisa dilaksanakan kembali. Karena tahun ini kita betul-betul melakukan efisiensi, khususnya untuk anggaran kegiatan seremonial," kata Yosua, Senin (10/8/2026).
Dijelaskan Yosua, Pawai Pembangunan sebelumnya memiliki sejarah pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak era kepemimpinan Andi Harun, kegiatan tersebut lebih banyak dilaksanakan oleh Pemkot Samarinda.
Untuk 2026, koordinasi antara Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda terkait pelaksanaan pawai juga belum dilakukan. Bahkan, rapat persiapan di lingkungan Pemkot Samarinda hingga saat ini belum berjalan.
"Di tahun 2026 ini sampai sekarang belum ada rapat persiapan, baik antara provinsi dan kota maupun kota saja. Pembukaan pendaftaran peserta juga belum ada," ujarnya.
Menurut Yosua, penyelenggaraan pawai membutuhkan persiapan sekaligus anggaran yang tidak sedikit. Peserta biasanya melibatkan OPD, pelajar, masyarakat hingga pihak swasta. Setiap peserta membutuhkan dukungan operasional, termasuk konsumsi dan perlengkapan.
Kondisi anggaran OPD yang juga terbatas membuat pelaksanaan pawai menjadi tidak mudah apabila seluruh instansi pemerintah kembali dilibatkan sebagai peserta.
"Kalau mau melibatkan pemerintah sebagai peserta, pasti keteteran. Peserta pawainya dari pemerintahan, itu membutuhkan biaya operasional," jelasnya.
Belum lagi kebutuhan kendaraan hias. Yosua menyebut, satu mobil hias saja dapat membutuhkan biaya puluhan juta, termasuk kendaraan dan dekorasinya.
"Kalau satu mobil hias bisa tembus Rp 20 juta sampai Rp 30 juta. Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, berat," tuturnya.
Apabila peserta pawai melibatkan pelajar, persoalan pembiayaan juga menjadi perhatian. Pemerintah tidak ingin kebutuhan peserta justru dibebankan kepada orang tua siswa.
"Kalau mau anak-anak sekolah jadi peserta seperti biasanya, ada enggak anggarannya? Tidak hanya masalah pelaksanaan, tetapi operasional peserta juga harus dipikirkan," katanya.
Di sisi lain, pawai selama ini juga menjadi salah satu momentum bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Keramaian masyarakat yang hadir biasanya ikut menggerakkan aktivitas perdagangan di sepanjang jalur pawai.
Yosua mengakui hal tersebut. Namun, menurutnya, kondisi anggaran saat ini membuat pemerintah harus menentukan prioritas.
"Kami berharap provinsi bisa melaksanakan kembali, memegang kembali kegiatan seperti sebelum-sebelumnya. Tapi saat ini belum ada komunikasi ke arah sana," ungkapnya.
Meski pawai ditiadakan, upacara peringatan detik-detik Proklamasi tetap digelar. Pemkot Samarinda memilih GOR Segiri sebagai lokasi pelaksanaan dengan konsep yang lebih sederhana.
Sebelumnya, Balai Kota Samarinda sempat menjadi salah satu opsi lokasi upacara. Namun, dengan mempertimbangkan berbagai hal, pelaksanaan akhirnya diarahkan ke GOR Segiri.
Efisiensi juga diterapkan pada jumlah peserta pasukan dan tamu undangan. Jika tahun sebelumnya jumlah undangan mencapai lebih dari 500 orang, tahun ini dipangkas menjadi sekitar 350 orang.
Undangan diprioritaskan bagi Forkopimda beserta istri, mantan wali kota dan wakil wali kota, anggota DPRD, kepala OPD, camat, lurah, orang tua anggota Paskibraka serta para veteran.
Penyesuaian juga dilakukan terhadap masa karantina Paskibraka. Jika sebelumnya berlangsung selama 14 hari, tahun ini dipangkas menjadi tujuh hari. Sementara pengukuhan Paskibraka dijadwalkan pada 14 Agustus di Hotel Five Premiere.
Untuk agenda ziarah, prosesi ke Taman Makam Pahlawan akan dilaksanakan oleh Pemprov Kaltim. Sedangkan ziarah ke Makam La Mohang Daeng Mangkona di Kecamatan Samarinda Seberang tidak masuk dalam rangkaian HUT ke-81 RI.
Yosua menjelaskan, ziarah ke Makam La Mohang Daeng Mangkona merupakan bagian dari agenda khusus Hari Jadi Kota Samarinda, sehingga tidak dimasukkan dalam rangkaian peringatan kemerdekaan tahun ini.
Kendati sejumlah kegiatan seremonial dipangkas, Yosua tetap mengajak masyarakat untuk menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Salah satunya dengan memasang bendera Merah Putih dan menghias lingkungan tempat tinggal masing-masing.
"Kalau masyarakat mau melaksanakan sendiri, ya monggo kalau memang merasa sanggup. Yang penting semangat kemerdekaan tetap kita jaga," ujarnya.
Ia berharap kebijakan efisiensi yang dilakukan tahun ini dapat membantu pemerintah menjaga kondisi keuangan sekaligus tidak mengurangi makna peringatan kemerdekaan.
"Kita juga berdoa semoga kondisi perekonomian dan negara kita menjadi lebih baik ke depannya," pungkasnya. (**)
