Pembatasan Kuota RKAB Ancam Dunia Pertambangan di Kaltim, Ribuan Pekerja Terancam PHK

KABAR tak buruk menghampiri pada pekerja tambang di Benua Etam. Sebab kini mereka di ambang pemberhentian massal, setelah
adanya kebijakan pembatasan kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026.
Sebab kebijakan tersebut dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga ribuan pekerja yang mencari nafkah di dunia emas hitam tersebut.
​Pengetatan produksi mineral dan batu bara dalam RKAB 2026 menjadi pemicu utama. Tekanan ekonomi ini memaksa perusahaan tambang mengambil langkah ekstrem, guna menjaga stabilitas finansial. Hingga Mei 2026, data menunjukkan situasi yang kian mengkhawatirkan.
​Total PHK berjalan tercatat Sebanyak 1.237 tenaga kerja di Kaltim telah kehilangan pekerjaan sejak awal tahun.
Saat ini dua perusahaan tambang besar telah memulai proses pengurangan karyawan secara bertahap terhadap 300 pekerja. Di mana BPS mencatat penyusutan angkatan kerja di Kaltim sebanyak 16.850 orang pada Februari 2026.
​Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kaltim, Arismunandar, menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan PHK massal terjadi tanpa pengawasan ketat. Pemerintah daerah saat ini tengah memfasilitasi komunikasi intensif antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja.
​"Strategi utama kami adalah dialog. PHK harus menjadi opsi terakhir setelah semua alternatif, seperti penyesuaian sistem kerja, dibahas bersama," tegasnya.
​Meski upaya pencegahan terus dilakukan, Disnakertrans Kaltim memastikan bahwa jika pemutusan hubungan kerja tidak terelakkan, perusahaan wajib mematuhi aturan main.
Pemerintah menyebut bahwa perusahaan wajib memberikan surat pemberitahuan minimal 14 hari sebelum masa kerja berakhir. "Pesangon dan seluruh hak normatif pekerja harus dibayarkan penuh sesuai undang-undang," bebernya.
Pemerintah menjamin akses cepat terhadap program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi mereka yang terdampak.
​Lonjakan angka PHK yang mulai terasa sejak April 2026 ini menempatkan Kaltim sebagai salah satu wilayah dengan kasus PHK tertinggi secara nasional di awal tahun ini. Pemerintah daerah kini berada dalam posisi siaga tinggi untuk menjaga stabilitas hubungan industrial di tengah dinamika industri ekstraktif yang sedang bergejolak. (**)