Rekayasa Hujan Mulai Dikaji, Kemarau Sudah Bakar Puluhan Hektare Lahan
SAMARINDA. Sepanjang musim kemarau melanda saat ini, puluhan hektare lahan ternyata sudah jadi arang. Ini adalah dampak nyata cuaca panas yang terjadi di Kaltim dan Samarinda pada khususnya sepanjang 2 bulan terakhir.
Saat ini ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus meningkat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda Suwarso mengatakan, tingginya angka kejadian tersebut menjadi perhatian serius pemerintah. Terlebih, kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September, bahkan berpotensi berlanjut hingga Oktober.
“Beberapa kejadian karhutla sekitar 72 kali, dengan luasan kurang lebih 97,7 hektare yang terdampak,” kata Suwarso.
Menurutnya, penanganan karhutla di Samarinda dilakukan secara terpadu. Ketika kebakaran terjadi, sejumlah unsur langsung dilibatkan, mulai dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, relawan hingga pihak swasta.
“Untuk penanganan karhutla sendiri kita sudah terpadu, antara relawan, BPBD, Damkar, bahkan pihak swasta sudah ikut berpartisipasi,” jelasnya.
Namun, pemerintah kini tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika api sudah muncul. Langkah mitigasi dan pemetaan risiko juga dilakukan untuk mengantisipasi apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang.
Sejumlah perangkat daerah diminta menyiapkan data dan kondisi terkini di lapangan. Mulai dari sektor pertanian, ketersediaan air bersih, perikanan, kualitas air, kualitas udara hingga potensi karhutla menjadi bagian dari pemetaan pemerintah.
“Kita di awal-awal ini tindakan mitigasi, identifikasi persoalan-persoalan atau potensi-potensi risiko jika kemarau ini berlanjut sampai September bahkan mungkin Oktober,” ujarnya.
Di tengah ancaman tersebut, Pemerintah Kota Samarinda belum mengambil langkah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Suwarso menyebut, hingga saat ini belum ada arahan dari Wali Kota Samarinda untuk melakukan rekayasa cuaca.
“Kalau untuk rekayasa cuaca, sampai detik ini belum ada arahan dari Bapak Wali tentang rekayasa cuaca,” katanya.
Suwarso menjelaskan, operasi modifikasi cuaca sebelumnya pernah dilakukan di wilayah sekitar Bandara APT Pranoto ketika mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, untuk menghadapi kondisi kemarau saat ini, pemerintah masih mengutamakan mitigasi serta pemetaan dampak yang berpotensi muncul.
Data dari masing-masing organisasi perangkat daerah akan dihimpun dan diolah untuk menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah selanjutnya.
“Saya minta masuk semua, kita olah sedemikian rupa dan segera kita laporkan ke Pak Wali tindakan apa yang harus dilakukan,” ujarnya.
Selain karhutla, pemerintah juga mewaspadai dampak lanjutan akibat kemarau. Kekurangan air bersih, terganggunya sektor pertanian hingga persoalan kualitas air dan udara menjadi sejumlah risiko yang ikut diperhitungkan.
Apabila kondisi semakin parah, pemerintah telah menyiapkan skenario distribusi air bersih menggunakan mobil tangki ke wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan. Peralatan milik perangkat daerah juga dapat dikerahkan, termasuk menggandeng perusahaan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Konsepnya kolaborasi, kita gerakkan semuanya,” tegas Suwarso.
Ia menegaskan, upaya menghadapi kemarau tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kewaspadaan dan peran masyarakat juga dibutuhkan, terutama untuk mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran di lahan terbuka.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua unsur harus bergerak bersama, mulai dari pemerintah, relawan, perusahaan sampai masyarakat. Yang paling penting bagaimana kita mencegah agar kejadian tidak semakin meluas dan masyarakat tetap aman,” pungkas Suwarso. (**)
