Anomali Pemprov Kaltim, Sebut Karhutla di Kaltim Belum Berstatus Bencana Nasional

SAMARINDA. Secara umum penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kaltim belum maksimal. Bahkan beberapa kawasan masih terjadi karhutla dengan luasan cukup besar.
Anehnya, Pemprov Kaltim mengklaim penanganan karhutla yang kembali mengepul di sejumlah daerah masih berada dalam batas kendali. Meski titik api terus bertambah, mulai dari kawasan vital sepanjang Jalan Tol Samarinda–Balikpapan hingga menyebar ke Kutai Timur dan Berau—status bencana nasional dinilai belum layak disematkan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa eskalasi karhutla di Benua Etam saat ini belum memenuhi indikator untuk dinaikkan statusnya. Menurutnya, koordinasi antar-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat kabupaten/kota masih sanggup meredam pergerakan api di lapangan.
"Saat ini untuk wilayah yang masih mengalami kebakaran di antaranya ada di Kabupaten Kutai Timur dan Berau. Untuk penanganannya kita juga telah berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota untuk memperkuat penanganan di lapangan," ungkapnya.
Menanggapi desakan publik yang meminta peningkatan status bencana agar penanganan ekstra pusat dapat diturunkan, Pemprov Kaltim memilih bergeming. Seno menekankan bahwa penetapan bencana nasional tidak bisa dilakukan secara instan lantaran terikat kriteria ketat dan mekanisme birokrasi.
"Tetapi saya pikir, Kaltim belum mengarah ke sana karena kondisinya masih bisa kita atasi. Apabila memang sudah tidak bisa kita antisipasi, kita akan melakukan rapat koordinasi dengan BPBD dan BNPB untuk membahas kemungkinan peningkatan status menjadi bencana nasional," tegasnya.
Seno juga membandingkan kondisi Kaltim dengan provinsi tetangga seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan yang dinilainya berada pada tingkat kerawanan berbeda. Saat ini Pemprov Kaltim memilih bertahan pada strategi pengendalian kebakaran berbasis koordinasi lintas daerah.
Di luar ancaman kobaran api, dampak kemarau panjang mulai mencekik kebutuhan dasar warga. Penurunan pasokan air bersih meluas di sejumlah kabupaten/kota seiring menyusutnya debit air waduk secara signifikan.
Skenario penanganan yang disiapkan Pemprov Kaltim berfokus pada proyek fisik berupa pembangunan 50 titik sumur bor yang akan disebar di daerah terdampak, khususnya kawasan tertinggal.
"Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, kita telah menyiapkan pembangunan 50 sumur bor di sejumlah daerah yang membutuhkan pasokan air bersih, khususnya wilayah tertinggal yang berpotensi mengalami kekurangan air," ujar Seno.
Langkah pembuatan sumur bor ini diklaim menjadi jawaban jangka panjang atas ancaman krisis air tahunan. Namun, efektivitas penanganan karhutla serta solusi krisis air bersih Pemprov Kaltim kini diuji di tengah musim kering yang kian terik dan ancaman luasan karhutla yang berpotensi terus membesar. (**)