Pemprov Soroti Lambannya Pencairan Dana Karhutla untuk Kaltim
SAMARINDA. Maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kaltim, diharapkan cepat teratasi dengan peralatan mumpuni.
Namun lambannya proses birokrasi dan pengadaan barang, kembali menjadi sorotan di tengah maraknya karhutla di wilayah Kaltim. Guna memperkuat garda terdepan pemadaman, Pemprov Kaltim telah menerima kucuran dana segar sebesar Rp 20 miliar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, realisasi peralatan penanganan di lapangan dituntut untuk tak berbelit-belit.
Dari total dana hibah tersebut, porsi terbesar yakni Rp 10 miliar digelontorkan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim. Sementara sisa Rp 10 miliar sisanya dibagi rata untuk menunjang operasional Dinas Kesehatan dan Dinas Kehutanan Kaltim.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan dana tersebut kini dalam proses pengadaan barang dan peralatan pendukung. Pihaknya mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penerima anggaran untuk bergerak cepat dan tidak mengulur waktu.
"Saat ini bantuan dana sedang diproses untuk pengadaan barang dan peralatan guna mendukung penanganan karhutla yang masih terjadi di beberapa wilayah," tegasnya.
Seno menginstruksikan agar proses pengadaan di tubuh BPBD Kaltim diprioritaskan. Pasalnya, BPBD merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan titik api di lapangan. Dana belasan miliar tersebut dirancang untuk melengkapi alat tempur petugas, seperti pengadaan pompa air, pipa, selang pemadam, hingga perlengkapan keselamatan vital lainnya.
Mengingat ancaman karhutla yang terus mengintai, Pemprov Kaltim memberikan batas waktu ketat agar pengadaan barang pendukung ini rampung dalam hitungan hari.
"Mudah-mudahan dalam waktu satu hingga dua minggu ini bisa selesai. Peralatan ini harus segera dimanfaatkan untuk memperkuat pemadaman," ujar Seno.
Meski demikian, Seno tak menampik adanya potensi kendala klasik birokrasi. Pengadaan item berskala besar dan bervariasi terancam memakan waktu lebih lama lantaran harus melewati mekanisme tender sesuai aturan hukum yang berlaku.
Tidak sekadar menuntut kecepatan, Pemprov Kaltim juga melayangkan peringatan keras kepada para Kepala OPD terkait pengelolaan dana hibah dari pemerintah pusat ini. Mengingat mekanisme pertanggungjawaban anggaran negara yang sangat ketat, seluruh jajaran diminta bekerja transparan, akuntabel, dan bebas dari celah penyimpangan.
Seno menegaskan, setiap rupiah yang dikeluarkan harus berdampak langsung pada efektivitas penanganan karhutla di lapangan, bukan sekadar pemenuhan administratif belaka.
"Kami minta para Kepala OPD benar-benar memastikan barang yang dibeli sesuai kebutuhan riil di lapangan dan difungsikan dengan maksimal. Jangan sampai ada belanja yang tak tepat guna," pungkasnya. (**)
