Efisiensi Anggaran, Dispar Pindahkan Kegiatan ke Hotel Milik BUMD
SAMARINDA. Pemprov Kaltim benar-benar meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengencangkan ikat pinggang demi efisiensi anggaran.
Teranyar, Pemprov Kaltim meminta kepada OPD agar mengalihkan pelaksanaan kegiatan dinas dan rapat dari hotel swasta ke fasilitas atau hotel milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim, Muhammad Faisal, mengungkapkan, pengetatan belanja daerah berdampak signifikan terhadap alokasi anggaran kegiatan, khususnya pada komponen sewa ruang serta penyediaan makan dan minum.
"Salah satu alasannya pasti karena kondisi keuangan kami yang sangat minim untuk kegiatan di hotel dan makan minum. Sehingga gubernurmenyarankan ke sana (hotel BUMD)," ungkap Faisal, Jumat (25/9/2026).
Menurut Faisal, pemindahan lokasi acara ke hotel BUMD menjadi opsi rasional untuk menekan beban operasional. Karena aset tersebut milik pemerintah daerah, biaya sewa dan fasilitas yang ditawarkan terhitung jauh lebih terjangkau dibanding hotel swasta komersial.
"Iya, tentu harganya jauh di bawah hotel-hotel swasta. Kebijakan ini agar kegiatan kita tidak terhenti total gara-gara pemangkasan anggaran," tegasnya.
Kendati demikian, Faisal menekankan bahwa aturan ini bukan harga mati yang membatasi seluruh agenda kedinasan. Penggunaan hotel swasta masih memungkinkan dilakukan apabila terdapat sokongan dana eksternal maupun pertimbangan teknis khusus.
Ia mencontohkan, Dispar Kaltim tetap menjadwalkan agenda pelatihan mitigasi keselamatan pariwisata pada Oktober mendatang di Hotel Mesra. Kegiatan yang melibatkan narasumber penyelamat (rescue) untuk sektor wisata perairan dan pantai ini didukung oleh anggaran kementerian serta telah mendapat persetujuan pimpinan.
"Ini tidak selamanya. Kalau ada bantuan dari kementerian atau kebutuhan khusus, kami tetap laksanakan di hotel swasta yang disetujui. Yang utama kegiatan pelayanan masyarakat dan pembinaan pariwisata tetap berjalan," pungkasnya.
Sebelumnya, instruksi Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud agar seluruh perangkat daerah memprioritaskan hotel BUMD dalam agenda kedinasan sempat memicu pro-kontra. Sejumlah pengusaha perhotelan swasta mengkhawatirkan kebijakan tersebut makin menekan tingkat keterisian (okupansi) kamar. Namun, Pemprov Kaltim menegaskan langkah ini diambil murni demi penyesuaian kondisi kas daerah yang sedang mengalami pengetatan.
Efek domino dari efisiensi belanja pemerintah dirasakan langsung oleh pengusaha hotel di Samarinda dan Balikpapan. Menurunnya intensitas kegiatan dinas membuat sebagian pengelola hotel mengambil opsi merumahkan tenaga kerja harian serta memberlakukan cuti di luar tanggungan (unpaid leave) guna menekan biaya operasional. (**)
