OPD Didesak Bergerak Cepat, Kejar Lelang Proyek APBD Perubahan 2026
TANJUNG REDEB. Pemkab Berau memacu pelaksanaan program pembangunan fisik, pasca disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Mengingat alokasi waktu pengerjaan yang semakin sempit hingga penghujung tahun, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didesak bergerak cepat memulai proses pelelangan paket pekerjaan agar target realisasi fisik dan keuangan dapat tercapai secara maksimal.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan percepatan lelang menjadi krusial guna mengantisipasi terulangnya keterlambatan pengerjaan proyek seperti pada periode sebelumnya. Pemerintah daerah menekankan pentingnya manajemen waktu yang presisi, agar seluruh program pembangunan yang telah direncanakan dapat tuntas tepat waktu serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Jadi, setiap program kerja harus dioptimalkan dengan baik meskipun di tengah keterbatasan waktu yang tersisa hingga akhir tahun anggaran," tegas Sri.
Merespons arahan tersebut, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Berau, Jimmy Arwi Siregar, menyampaikan bahwa pihaknya hingga kini masih menunggu penyerahan dokumen resmi terkait daftar paket pekerjaan baru dari masing-masing instansi teknis.
“Untuk paket pekerjaan dan berapa jumlahnya serta dari OPD mana itu belum ada informasi,” terang Jimmy.
Jimmy menjelaskan, kepastian angka maupun rincian proyek fisik baru dapat dipantau secara transparan melalui platform digital pengadaan nasional segera setelah OPD merampungkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). UKPBJ mengimbau seluruh dinas, untuk menggesitkan tahapan administrasi internal agar penginputan data rencana pengadaan tidak mengalami penundaan yang berlarut-larut.
“Jadi kalau sudah keluar RKA gitu ya, teman-teman bisa saja meng-input. Tapi kalau sampai saat ini saya lihat OPD-OPD belum ada yang melakukan pengumuman di RUP. Jadi kami juga belum bisa pantau di situ,” pungkasnya.
Percepatan proses lelang ini diharapkan mampu mendorong efisiensi penyerapan anggaran daerah sekaligus memastikan seluruh infrastruktur publik hasil APBD Perubahan 2026 diselesaikan sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan. (**)
