Pernyataan Pemerintah Soal Karhutla Masih Aman, Bikin Aktivis Teriak
SAMARINDA. Penyampaian pemerintah yang mengatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih dalam tahap wajar, memantik reaksi dari masyarakat, terutama relawan dan aktivitis.
Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim, secara tegas melayangkan protes keras atas minimnya empati dan lambatnya penanganan dampak kabut asap terhadap kesehatan warga, khususnya anak-anak dan bayi.
Pihaknya pun melakukan aksi demo di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalah Gajah Mada Samainda, untuk meminta klarifikasi dan penanganan cepat pemerintah menangani karhutla pada Senin (19/10/2026).
Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, menegaskan aksi yang mereka lakukan bukan sekadar manuver politik, melainkan jeritan nurani melihat korban yang terus berjatuhan. Pihaknya mencatat, kabut asap akibat karhutla diduga kuat telah memicu krisis kesehatan serius hingga memakan korban jiwa.
"Kami dari TRC PPA turun aksi karena ini berkaitan dengan adanya bayi yang meninggal dunia, yang diduga akibat terpapar paparan asap," tegas Rina.
Rina membeberkan, temuan di lapangan menunjukkan dampak paparan asap tidak bisa lagi dianggap sepele. Di kawasan Pelita 8, Samarinda, pihaknya menemukan dua anak yang terganggu kerawanan kesehatannya. Satu di antaranya terpaksa dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), sementara satu anak lainnya dalam kondisi terpapar.
"Ini yang dikatakan gubernur aman-aman saja? Ini yang kami protestasi! Kami biasanya tidak pernah ikut aksi demo ke pemerintah, tapi karena ini menyangkut nyawa anak-anak, kami harus maju di garda terdepan," cecarnya.
TRC PPA Kaltim menilai pemerintah daerah bersikap acuh dan terkesan menutup mata terhadap penderitaan warga maupun perjuangan para petugas dan relawan yang berjibaku melumpuhkan titik api di lapangan. Menurut Rina, para personel Damkar, BPBD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga tim medis bekerja tanpa kenal lelah hingga larut malam demi memadamkan karhutla, meski dengan keterbatasan logistik.
"Kami selama ini mendampingi relawan Damkar, BPBD, TNI, dan Polri di lapangan sampai tengah malam. Mereka kehausan dan kelaparan saat memadamkan api. Mereka yang menghirup asap saban hari. Apakah pejabat peduli dengan itu? Tidak peduli! Malah bilang kondisi aman-aman saja dan tidak menetapkan ini sebagai bencana nasional," ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan klaim sebagian pihak yang membantah kematian bayi akibat asap karhutla. Rina membeberkan bahwa orang tua korban sudah menjelaskan kondisi awal bayinya yang tidak memiliki riwayat gangguan pernapasan bawaan selain keterlambatan tumbuh kembang.
"Pernahkah mereka (pejabat) datang ke rumah duka? Melayat atau melihat langsung kondisi bayi yang meninggal? Tidak ada sama sekali! Apakah harus menunggu masyarakat mati massal dulu baru ada Tindakan?," bebernya.
Menanggapi belum adanya respons langsung dari pemangku kebijakan, TRC PPA Kaltim mengancam tidak akan membubarkan diri sebelum ditemui gubernur atau pejabat berwenang yang dapat mengambil keputusan konkrit.
Rina menegaskan, isu yang mereka bawa bukan lagi urusan prosedur atau formalitas birokrasi, melainkan keselamatan jiwa rakyat Kalimantan Timur yang setiap hari dipaksa menghirup udara beracun.
"Jika gubernur tidak turun menemui kami, kami tidak akan bubar. Biar kami bermalam, biar kami diusir, kami tetap bertahan di sini. Bahkan kalau saya harus ditangkap polisi sekalipun, saya akan terus bersuara: Karhutla harus dihentikan sekarang juga!" pungkasnya. (**)
